Pengumuman

Tanggapan atas Berita "KPK Periksa Pejabat Perum Peruri Terkait Suap Properti di Cirebon"

08 December 2019

Tanggapan atas Berita "KPK Periksa Pejabat Perum Peruri Terkait Suap Properti di Cirebon"


Sehubungan dengan pemberitaan di media daring  Okezone pada 6 Desember 2019 dengan judul "KPK Periksa Pejabat Perum Peruri Terkait Suap Properti di Cirebon" maka guna menghindari persepsi negatif terhadap Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) yang disebabkan oleh judul berita tersebut, perkenankan kami memberikan penjelasan sebagai berikut:

  1. Saudara Joko Susilo sama sekali tidak terlibat di dalam kasus dugaan suap perizinan dan properti di Kabupaten Cirebon yang melibatkan tersangka Dirut PT Kings Property, Sutikno (STN) seperti yang ditulis oleh Okezone;
  2. Saudara Joko Susilo adalah benar Kepala Seksi Jaminan Produk di Departemen Laboratorium Perum Peruri yang tugasnya adalah melakukan pengecekan keaslian produk, termasuk di dalamnya meterai. Berdasarkan penjelasan dimaksud maka kaitan dengan pemanggilan yang bersangkutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah karena keahliannya untuk memberikan penjelasan mengenai kebenaran atau keaslian produk meterai yang dipakai di dalam transaksi dugaan kasus tersebut;
  3. Kami informasikan bahwa untuk mendukung pembuktian atas dugaan suap seperti yang dijelaskan pada butir 1., KPK telah mengirimkan surat kepada Direktur Operasi Perum Peruri pada 1 November 2019 perihal Permintaan Data Meterai Tempel. Kami sudah memberikan penjelasan melalui surat pada 20 November 2019 perihal Penyampaian Data Produksi Meterai Tempel tersebut. Inti dari surat kami dimaksud adalah menjelaskan, bahwa jika terkait dengan waktu penerbitan atau pencabutan sebagaimana dimaksud di dalam surat KPK maka konfirmasinya harus ditujukan kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sebagai penerbit meterai tetapi jika terkait waktu produksi meterai, Perum Peruri dapat memberikan penjelasan;
  4. Terkait dengan itu dan sesuai dengan kewenangan serta tanggung jawab Perum Peruri sebagai penjamin keaslian produk dokumen sekuriti negara, Perum Peruri menyiapkan diri untuk mendukung KPK maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Dalam konteks itulah Direksi Perum Peruri menugaskan Saudara Joko Susilo menjadi saksi seperti yang diminta oleh KPK;
  5. Perlu diketahui bahwa Perum Peruri sering sekali diminta menjadi saksi ahli oleh APH untuk menjelaskan mengenai keaslian dokumen sekuriti negara, yaitu produk uang Rupiah, meterai, pita cukai, paspor/dokumen keimigrasian dan dokumen pertanahan/sertipikat tanah. Kami informasikan bahwa Perum Peruri menjalankan penugasan mencetak dokumen sekuriti negara seperti yang dijelaskan di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06 Tahun 2019 sebagai pembaruan dari PP Nomor 32 Tahun 2006.

Demikian penjelasan kami dengan harapan bisa meluruskan pemberitaan tersebut agar publik tidak salah menilai Perum Peruri. Dalam konteks ini, Perum Peruri mendukung KPK mengenai keaslian dari meterai dimaksud.

Hormat Kami,

Eddy Kurnia
Head of Corporate Secretary Perum Peruri